Umum
Pemprov Sulsel - BP2MI Jajaki Peluang Tenaga Kerja asal Sulsel di Australia dan Amerika
Makassar, sulselprov.go.id - Pemerintah Provinsi Sulsel bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), menjajaki peluang tenaga kerja asal Sulsel di Australia dan Amerika. Ke depan diharapkan, tenaga kerja asal Sulsel tidak hanya menjadikan Malaysia dan Arab Saudi sebagai tujuan.
Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Andi Darmawan Bintang bersama Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI, Agustinus Gatot Hermawan, di Kantor Gubernur, kemarin, Selasa, 30 Juli 2024.
Agustinus mengatakan, sebelum bertemu Sekprov Sulsel, dirinya bertemu dengan Konjen Australia yang saat ini berada di Kota Makassar. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan penjajakan terkait peluang kerja yang ada di Australia.
"Sebelum itu, kami juga telah melakukan sosialisasi penempatan dan perlindungan kerja migran yang bisa dibawa kawasan Amerika dan Pasifik yang diikuti oleh ratusan peserta dari tiga universitas yakni Unhas, Poltekkes, dan STIKES Amanah," ujarnya.
Ia berharap, Pemprov Sulsel dapat memberikan dukungan terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BP2MI Sulsel maupun di kabupaten kota.
Di tempat yang sama, Plh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Akhrianto, menambahkan, di Kanada dibutuhkan tenaga perawat dan yang lebih banyak adalah Home Care dan perawat lansia.
Khusus kerjasama dengan Australia, lanjut Akhrianto, telah ada MoU Sister City antara Kota Makassar dengan Australia, dan meminta ketika ada penempatan kerja melibatkan BP2MI ini. Mengingat, penempatan kerja harus terdaftar di BP2TKI.
"Di Malaysia tingkat kesejahteraannya sangat rendah. Dan sebenarnya banyak peluang di negara-negara lain seperti Korea Selatan dan Jepang. Hanya, kekurangan dan kelemahan kita di Sulsel ini, penguasaan bahasa asingnya dan pelatihan ini terkadang mereka ke luar, ke Jawa untuk melakukan pelatihan. Dan harusnya kita bisa menyiapkan pelatihan-pelatihan bahasa seperti, bahasa Korea Selatan, Jepang dan sebagainya sudah harus ada di Sulsel," terangnya.
Sementara itu, Andi Darmawan Bintang, berharap agar tenaga kerja tidak lagi bergantung pada daerah tradisional seperti Malaysia, Jepang dan Arab Saudi. Tetapi, membicarakan kesempatan kerja dan peluang kerja yang dibuka oleh negara lain seperti Amerika, Kanada, Australia serta Eropa.
Selama ini, kata Darmawan Bintang, di Jepang memang sudah ada lembaga penempatan kerja, akan tetapi itu lebih banyak berkaitan dengan magang.
Selain itu, juga menindaklanjuti Sister City antara Makassar dengan Gold Coast, didalamnya ada perjanjian berkaitan dengan pengembangan penempatan tenaga kerja.
"Nah ini menjadi peluang untuk mengirim tenaga kerja ke Australia," ujarnya.
Untuk tenaga kerja yang ditempatkan di home care, kata Darmawan Bintang, tidak menggunakan bahasa asing yang terlalu tinggi, terkecuali jika mereka ditempatkan di manifacture, tentu mereka menggunakan bahasa asing yang cukup tinggi.
"Kita berharap agar ke depan, penerus bangsa ini ditanamkan bahasa asing sejak sekolah dasar," pungkasnya. (*)
arif | 31/07/2024 | Kembali | Semua Berita
Umum
BIRO UMUM SIAPKAN GERAI UMKM DI GEDUNG UTAMA KANTOR GUBERNUR SULSEL
Biro Umum Setda Pemprov Sulsel menyediakan gerai UMKM Sejahtera di Gedung Utama Kantor Gubernur Sulsel.
Kepala Biro Umum Andi Eka Prasetya mengatakan kehadiran Gerai UMKM ini berkat upaya Gubernur Susel Andi Sudirman Sulaiman mendorong para UMKM.
“Jadi pembuatan gerai etalase UMKM ini dianggarkan di tahun 2022 kemarin di perubhaan itu berkat program Bapak Gubernur terkait pemamfaatan UMKM untuk ada di lingkup pemprov,” ucapnya.
Eka mengatakan hadirnya Gerai UMKM ini akan memberikan daya tarik para tamu-tamu yang masuk di Gedung Utama.
“Tamu-tamu yang masuk berkunjung bisa secara langsung melihat gerai UMKM yang ada,” ujarnya.
Sementara itu, untuk pengisian produk UMKM Biro Umum menyerahkan langsung kepada leading sektor terkait untuk memamfaatkan Gerai tersebut.
“Pengisian produk itu ada perindustrian dan perdagangan maupun di leading sektor lainnya seperti Dinas Koperasi.
Biro Umum siapkan etalase saja soal pengelolaannya itu ada di leading sektor yang terkait dengan UMKM,” sebutnya.
Lebih lanjut, Eka mengatakan pihaknya sengaja memberikan sentuhan etalase gaya minimalis nan elegan bentuk Gerai UMKM agar terkesan ekslusif.
“kami sudah melaporkan ke pimpinan dan leading sektor seperti perindustrian, perdagangan, dekranasda.
Produk saya dapat informasi yang tampil bentul-bentul yang andalan dan berkualitas yang siap pasar,” jelasnya.
arif | 20/01/2023 | Kembali | Semua Berita
Umum
Fasilitas Setara Hotel, Mess Andalan Malino Dorong Peningkatan Ekonomi dan Wisata Malino
Gowa, sulselprov.go.id - Mess Andalan Malino milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kini resmi beroperasi kembali.
Hal itu setelah diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, 4 November 2022.
Peresmian mess di Kota Bunga, julukan untuk Malino ini ditandai pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.
Sebelumnya, Pemprov Sulsel melakukan pembangunan Mess, mengingat bangunan lama sebelumnya kondisi bangunan yang tidak memadai.
Mess Andalan Malino ini, memiliki 20 kamar. Fasilitas dikamarnya pun tidak kalah dengan penginapan hotel lainnya. Dengan desain interior yang modern.
"Pembangunannya dilakukan secara bertahap. Serta kita harap dapat dikelola profesional dan menjaga kualitas kenyamanan dan pelayanannya," pinta Andi Sudirman
Hadirnya Mess ini mendukung fasilitas penginapan ini mendukung Malino, yang dikenal sebagai salah satu lokasi kunjungan wisata andalan di Sulsel, yang memiliki kawasan pohon pinus, serta sejumlah lokasi wisata lainnya. Sehingga banyak pengunjung wisatawan yang betah untuk menginap dikawasan wisata di wilayah yang disebut Kota Bunga itu.
"Kita berharap dengan Mess Andalan Malino ini, bisa menggeliatkan perekonomian masyarakat dan mampu menggeliatkan sektor pariwisata di Malino," ujar Andi Sudirman.
Pria yang akrab disapa Gubernur Andalan ini mengajak, "mari kita berwisata ke Malino dan jangan lupa mampir di Mess Andalan Malino," pungkasnya. (*)
pimpinan | 04/11/2022 | Kembali | Semua Berita
Umum
Gubernur Sulsel Jadi Pembicara Nasional, Diikuti Kementerian/Lembaga, Pemda, Hingga Perguruan Tinggi
Jakarta, sulselprov.go.id - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman memenuhi undangan sebagai salah satu pembicara dalam acara yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.
Dalam acara Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2022).
Yang diikuti 30 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, 20 Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan dan Asosiasi.
Diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) terus berkomitmen meningkatkan pembangunan nasional, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021.
Perpres tersebut mengatur tentang perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang telah diundangkan pada 6 April 2021.
Hadirnya kebijakan satu peta ini, salah satunya untuk mendukung penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan.
Untuk menurunkan permasalahan tatakan ini, Pemprov Sulsel telah melakukan revisi untuk Perda RTRW. Dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041.
Pada Rakernas ini, Andi Sudirman memaparkan Pelaksanaan Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih IGT (Sinkronisasi) Provinsi Sulawesi Selatan.
Serta memaparkan
potret permasalahan tumpang tindih antar IGT dan implikasinya terhadap penyelenggaraan penataan ruang di daerah; progres penyelesaian, hambatan, tantangan dan terobosan kebijakan dalam penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di daerah; serta dukungan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah
dalam penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.
"Kita telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041. Ini menjadi Perda RTRW pertama hasil terintegrasi RZWP3K sesuai amanat PP 21 Tahun 2021. Sehingga penyelesaian ketidaksesuaian peta dapat diselesaikan," jelasnya.
Alhasil, Sulsel berhasil menurunkan secara drastis angka ketidaksesuaian tatakan dari 47.993 Ha (44,7%) menjadi 1.380 Ha (0,03%). (*)
arif | 06/10/2022 | Kembali | Semua Berita
Umum
Dihadapan Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Andi Sudirman Beberkan Upaya Menurunkan Permasalahan Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan
Jakarta, sulselprov.go.id - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menegaskan, bahwa Pemprov Sulsel sangat mendukung kebijakan satu peta.
Hal itu disampaikan Andi Sudirman saat berdiskusi bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju pada Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa 4 Oktober 2022.
Diantaranya Menko Perekonomian, bapak Airlangga Hartarto; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), bapak Hadi Tjahjanto; Menteri ESDM, bapak Arifin Tasrif; Menteri PUPR, bapak M. Basuki Hadimuljono; bapak Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita; Menteri Pertanian, bapak Syahrul Yasin Limpo.
Serta dihadiri Kepala Badan Informasi Geospasial Kemenko Perekonomian Aris Marfai; para Gubernur, Bupati/Walikota, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan, dan Asosiasi.
"Pemprov Sulsel terus berkomitmen untuk mendukung Kebijakan Satu Peta. Hadirnya kebijakan satu peta ini, sangat mendukung penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan," ungkap Andi Sudirman.
Untuk menurunkan permasalahan tatakan ini, Pemprov Sulsel telah melakukan revisi untuk Perda RTRW.
Hal itulah yang mendasari Gubernur Sulsel Andi Sudirman meraih penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, yakni Penganugerahan Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang melalui Revisi RTRW Provinsi.
"Kita telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041. Ini menjadi Perda RTRW pertama hasil terintegrasi RZWP3K dan UU Cipta Kerja," jelasnya.
Dengan hadirnya Perda RTRW ini, tindak lanjut rencana aksi, koordinasi lintas sektor sehingga Sulsel berhasil menurunkan secara drastis angka ketidaksesuaian tatakan dari 47.993 Ha (44,7%) menjadi 1.380 Ha (0,03%).
"Hadirnya kebijakan satu peta ini sangat memudahkan investasi. Kita harap, ini akan lebih memudahkan perencanaan pembangunan yang lebih tertata, termasuk dalam mengakomodasi sistem investasi dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga penyelesaian ketidaksesuaian peta dapat diselesaikan," terangnya. (*)
arif | 05/10/2022 | Kembali | Semua Berita
Umum
Rp 10 M Bantuan Keuangan Gubernur Andi Sudirman, Bupati Peletakan Batu Pertama Masjid Agung Selayar Esok
MAKASSAR - Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menerima audiensi Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, Saiful Arif di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu 7 September 2022. Ia melaporkan dan mengkoordinasi terkait beberapa program yang dilaksanakan di Selayar serta kegiatan yang akan dilaksanakan.
Di antaranya, akan dimulainya pekerjaan pembangunan baru Masjid Agung Selayar, "Bagaimana dengan perkembangan pembangunan Masjid Agung Pak Saiful?," tanya Andi Sudirman Sulaiman.
Adapun peletakan batu pertamanya dilaksanakan di Kompleks Eks Plasa Marina besok, Kamis (8/9) oleh Bupati Selayar. Gubernur menyatakan dukungannya untuk pembangunan masjid ini demikian juga kepada masyarakat Selayar.
"Alhamdulillah Pak Gub, besok peletakan batu pertama oleh Bapak Bupati mohon doanya," sebutnya.
Diketahui, untuk pembangunan masjid yang akan menjadi ikon di Tana Doang ini juga menggunakan anggaran dari bantuan keuangan (BK) Pemprov yang diterima Bupati Selayar Muhammad Basli Ali di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Rabu, 27 April 2022 lalu. Bantuan senilai Rp 11 miliar termasuk diperuntukan bagi penanganan stunting dan reservoir air bersih.
Lanjutnya, awalnya masjid akan dibuat terapung, tapi karena berbagai faktor utamanya regulasi untuk lahan termasuk kepelabuhanan sehingga dibuat tidak terapung. "Tetapi tetap di lokasi itu hanya tidak akan menganggu wilayah yang menyulitkan pada perizinan dan lainnya. Tetap dipinggir pantai yang akan menjadi ikon baru di Selayar," jelasnya.
Masjid ini berciri nuansa bahari dan religius dan diharapkan dapat selesai di tahun 2023 menyambut pelaksanaan tuan rumah pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 2023.
Masjid yang berseberangan dengan lapangan Pemuda Benteng ini, rencananya akan disatukan menjadi satu kompleks dengan konsep Ini akan menjadi seperti alun-alun kota
"Masjid menyatu dengan lapangan. Kita akan atur secara religius misalnya UMKM pedagang kaki lima akan kita berikan ruang tetapi kita berikan regulasi pada saat waktu salat menghormati waktu salat," pungkas Saiful.
Ia juga melaporkan terkait persiapan pelaksanaan 417 tahun Selayar pada November mendatang, kegiatan Dekranasda tingkat Sulsel dan Festival Takabonerate 2022.(*)
arif | 09/09/2022 | Kembali | Semua Berita
Perjalanan
LOCK DOWN DAN BENTUK SATGAS, STRATEGI DISNAK SULSEL LAWAN PMK
Makassar, sulselprov.go.id - Penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak di Indonesia keresahan bagi peternak dan pedagang hewan ternak.
Dari data Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Sulsel, per 13 Juli 2022, sebanyak 173 ekor hewan ternak sudah terjangkit PMK.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan RI, Nurlina Saking, dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (14/7/2022). Nurlina menyebutkan bahwa meskipun sudah ada kasus PMK di beberapa kabupaten/kota namun kasus PMK di Sulsel belum bisa disebut wabah.
"Kita tidak mengenal istilah KLB (kejadian luar biasa). Saat ini, Sulsel belum ditetapkan sebagai wabah PMK namun zona merah," kata Nurlina di hadapan wartawan.
Lalu apa saja langkah strategi yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel dalam hal ini Dinas Peternakan Sulsel? Menurut Nurlina, pihak Pemprov telah melakukan beberapa upaya penanganan, antara lain membentuk satuan tugas (Satgas) PMK, dan membuat Surat Edaran Gubernur Sulsel untuk penutupan wilayah.
Pengetatan lalulintas hewan ternak, penutupan wilayah (lockdown), melakukan disinfeksi dan pemberian obat-obatan pada hewan ternak, pemotongan persyaratan hewan sampai dengan pemberian vaksin. Sejauh ini, Pemprov Sulsel telah menerima 15.000 vaksin dari Kementerian Pertanian yang akan didistribusikan ke daerah-daerah yang terkonfirmasi PMK.
Kemudian juga mendistribusikan vitamin, obat-obatan, disinfektan, masker, sprayer ke daerah-daerah, dan melakukan penyelidikan pergerakan ternak sehingga meminimalkan meluasnya infeksi virus.
"Kami juga melakukan pelatihan investigasi, epidemiologi penyakit dan vaksinasi serta pemetaan wilayah yang akan dilakukan vaksinasi," bebernya.
Dalam waktu dekat, persiapan pelaksanaan vaksinasi tahap pertama juga bakal dilakukan. Sebanyak 15 ribu dosis vaksin dari Kementerian Pertanian bakal disebar di 4 kabupaten/kota.
Di samping itu, setiap kabupaten/kota juga membentuk tim satgas. Sejauh ini, ada 15 kabupaten/kota yang sudah membentuk yakni Pinrang, Tana Toraja, Pangkep, Jeneponto, Bone, Toraja Utara, Luwu Utara, Parepare, dan Makassar, Lalu Barru (Satgas Intern Dinas), Sinjai (Satgas Internal Dinas), Luwu timur (satgas intern dinas), Wajo (intern Dinas), Enrekang ( tim kewaspadaan PMK), serta Soppeng (Posko Kewaspadaan PMK Dinas Peternakan).
Selain itu, ada 9 kabupaten/kota yang telah lockdown alias menutup lalu lintas ternak, yaitu Bone, Enrekang, Tana Toraja, Bantaeng, Toraja Utara, Jeneponto, Pinrang, Wajo dan Soppeng.
Sekadar diketahui, sebanyak 173 kasus PMK. kasus-kasus tersebut tersebar di enam kabupaten/kota. Rinciannya yakni Tana Toraja 28, Toraja Utara 110, Bone 22, Makassar 1, Jeneponto 2, dan Bantaeng 10. (*)
arif | 29/07/2022 | Kembali | Semua Berita
Umum
PEDESTERIAN KANTOR GUBERNUR SUDAH LAYAK DIPERBAIKI, AMSON: PERBAIKAN TERAKHIR 10 TAHUN LALU
Makassar, kominfo.sulselprov.go.id - Rencana perbaikan pejalan kaki dan taman kantor gubernur Sulsel yang dianggarkan Rp10 miliar tahun ini dinilai sangat layak dilakukan. Pasalnya, selama satu dekade ini perbaikan pejalan kaki Kantor Gubernur dari sepanjang jalan masuk sampai jalanan keluar itu pernah dilakukan perbaikan.
“Makanya sangat layak dan dianggap perlu dilakukan perbaikan pejalan kaki Kantor Gubernur Sulsel saat ini,” ujar Kepala Dinas Kominfo Sulsel Amson Padolo saat dihubungi wartawan, Jumat (8/7/2022) di Makassar.
Dia mengatakan, saat ini selain tidak layak lagi pejalan kaki di Kantor Gubernur Sulsel, karena banyak yang sudah terbongkar akibat rambatan akar pohon juga karena pejalan kaki di Kantor Gubernur sudah tidak inklusif.
Pedestriab Inklusif artinya, kata mantan Kabag Protokol Sulsel ini, pedestrian yang bisa digunakan oleh siapa saja termasuk penyandang disabilitas.
Kita berharap setelah pedestrian dilakukan perbaikan, pedestrian ini sudah inklusif.
Selain itu, parkiran barat di Kantor gubernur juga saat hujan tiba-tiba air tergenang. Itu sangat mengganggu pelayanan masyarakat saat mereka parkir mobilnya di parkiran timur, tidak dapat menjangkau mobilnya karena udara sampai di atas mata kaki.
“Ini kantor gubernur, layak tamannya, parkirannya, dan juga pedestriannya,” ujar Amson. (*)
mursalim | 09/07/2022 | Kembali | Semua Berita
Umum
BERKUNJUNG KE DISKOMINFO-SP SULSEL, LEGISLATOR WAJO MINTA SARAN TERKAIT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Makassar, kominfo.sulselprov.go.id - Migrasi tv analog ke digital merupakan program pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan dari segi kuantitatif penyiaran kepada masyarakat agar bisa mendapatkan siaran-siaran televisi yang lebih bermutu dan berkualitas. Untuk itu pemerintah menyiapkan set up box gratis segaai sarana prasarana untuk membantu masyarakat melakukan migrasi ke tv digital.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Humas dan IKP Diskominfo-SP Sulsel Sultan Rakib saat menerima kunjungan kerja Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Kabupaten Wajo dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.
"Sampai saat ini baru sekitar 20% distribusi set up box gratis ke masyarakat. Untuk itu butuh peran serta pemerintah kabupaten/kota dalam pendistribusian set up box ini secara masif karena yang paling tau siapa yang layak menerima set up box gratis ini adalah pemerintah kabupaten/kota." jelas Sultan Rakib, Senin (27/6/2022)
Pertemuan yang dikemas dengan diskusi santai bertempat di ruang Toraja Room Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Selatan tersebut juga membahas keterbukaan informasi publik. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun komunikasi publik dengan masyarakat yang merupakan amanat dari UU No. 14 Tahun 2008.
"Badan publik harus memiliki PPID Pelaksana. Ada pejabat yang mengelola informasi, mendokumentasikan informasi. Informasi apapun itu harus terbuka. Saat ini tidak ada informasi yang dirahasiakan, kecuali informasi yang dikecualikan. Informasi-informasi yang dikecualikan itupun harus diuji konsekuensi." terang Sultan.
Menurut Sultan, pemerintah harus siap menginformasikan seluruh program dan kegiatan secara transparan melalui PPID dengan keterbukaan informasi publik tersebut sebagai bentuk pelayanan informasi kepada masyarakat.
Pada kunjungan kali ini, turut hadir Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Wajo Dwi Apryanto mendampingi rombongan Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Wajo. (*)
mursalim | 01/07/2022 | Kembali | Semua Berita
Perjalanan
GUBERNUR SULAWESI SELATAN MENGHADIRI ACARA SOSIALISASI PERDA TERKAIT RENCANA TATA RUANG WARGA DAN RENCANA TATA RUANG KOTA
Makassar, kominfo.sulselepov.go.id - Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menghadiri acara Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 di Hotel Four Points By Sheraton Makassar, Rabu (25/05/2022).
Sosialisasi Perda ini juga dihadiri oleh Direktur Jendral Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Abdul Kamarzuki, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani, Bupati/Walikota se-Sulsel, jajaran Forkopimda dan Kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel.
“Alhamdulillah, Sulawesi Selatan atas dukungan dari Dirjen telah dapat menyelesaikan Perda RTRW yang incorporated dengan RZWP3K,” kata Andi Sudirman Sulaiman.
Perda ini merupakan Perda pertama di Indonesia yang mengintegrasikan wilayah darat dan wilayah laut dan sesuai dengan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
“Dengan lahirnya Omnibus Law, kita juga mengambil acuan untuk menyatukan Perda RTRW dengan RZWP3K sehingga bisa dicombine menjadi satu bentuk yang pertama di Indonesia,” jelasnya.
Perda ini mencakup Penataan Ruang Wilayah Provinsi Sulsel diantaranya adalah wilayah kawasan lindung, transportasi, permukiman, kehutanan, kelautan, pertambangan, pertanian dan lingkungan.
Pada acara ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat juga menyerahkan penghargaan kepada tiga kabupaten/kota di Sulsel dengan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah (PKPD) penataan ruang kabupaten/kota terbaik. Posisi pertama diraih oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang, peringkat kedua ditempati oleh Pemerintah Kabupaten Maros, sementara peringkat terbaik ketiga berhasil diraih oleh Pemerintah Kota Parepare. (*)
admin | 22/06/2022 | Kembali | Semua Berita